Dunia hari ini tidak sedang kekurangan informasi justru sebaliknya, kita tenggelam di dalamnya. Namun ironisnya, di tengah derasnya arus informasi terkait ketegangan geopolitik dan potensi penutupan Selat Hormuz, yang terjadi bukanlah kejelasan, melainkan kebingungan massal. Ini bukan sekadar krisis energi atau ekonomi. Ini adalah kegagalan komunikasi dalam skala global.
Pemerintah dan elite politik sering mengklaim bahwa situasi masih “terkendali”. Tetapi pertanyaannya: terkendali bagi siapa? Narasi stabilitas yang terus diulang justru tampak seperti upaya meredam kepanikan, bukan menyampaikan realitas. Di sinilah komunikasi berubah fungsi bukan lagi sebagai alat transparansi, melainkan instrumen pengendalian persepsi.
Media pun tidak sepenuhnya netral. Dalam banyak kasus, pemberitaan lebih menekankan aspek dramatis ketimbang substansi. Ancaman kenaikan harga minyak, potensi inflasi, hingga dampak ekonomi global dibingkai sedemikian rupa untuk menarik perhatian, bukan memberikan pemahaman. Akibatnya, publik tidak diberi kapasitas untuk berpikir, tetapi didorong untuk bereaksi. Ini adalah bentuk manipulasi halus melalui framing.
Lebih berbahaya lagi adalah peran media sosial yang mempercepat distorsi informasi. Dalam hitungan detik, spekulasi berubah menjadi “fakta” yang dipercaya. Tidak ada proses verifikasi, tidak ada konteks—yang ada hanya kecepatan dan emosi. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi tidak lagi menjadi jembatan informasi, melainkan senjata yang memperkeruh situasi.
Kita juga perlu mempertanyakan sikap negara-negara besar yang menggunakan komunikasi sebagai alat diplomasi sekaligus tekanan. Pernyataan publik sering kali ambigu, penuh kode, dan sarat kepentingan. Alih-alih menciptakan stabilitas, komunikasi semacam ini justru memperbesar ketidakpastian. Pasar bereaksi bukan hanya terhadap fakta, tetapi terhadap kata-kata. Dan kata-kata yang tidak jelas bisa lebih berbahaya daripada tindakan itu sendiri.
Dari sudut pandang ilmu komunikasi, fenomena ini menunjukkan bahwa agenda setting dan framing tidak lagi sekadar teori melainkan praktik kekuasaan. Isu yang diangkat bukan selalu yang paling penting, tetapi yang paling menguntungkan pihak tertentu. Cara isu itu disampaikan pun tidak netral, melainkan diarahkan untuk membentuk opini publik sesuai kepentingan tertentu.
Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah masyarakat. Publik dipaksa mengambil keputusan ekonomi mulai dari konsumsi hingga investasi—berdasarkan informasi yang belum tentu utuh. Ketika harga naik, masyarakat panik. Ketika pemerintah memberikan klarifikasi, publik sudah terlanjur tidak percaya. Ini adalah lingkaran krisis yang dipicu oleh kegagalan komunikasi.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka yang kita hadapi bukan hanya krisis ekonomi, tetapi krisis kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, tidak ada kebijakan ekonomi yang cukup kuat untuk menstabilkan keadaan.
Persoalan utama hari ini bukan hanya pada potensi terganggunya pasokan minyak dunia, tetapi pada bagaimana informasi tentang hal tersebut dikomunikasikan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pernyataan, tetapi lebih banyak kejujuran. Karena dalam situasi krisis, komunikasi yang buruk bukan sekadar kesalahan melainkan ancaman.
Penulis:
1. Bintang Nuara Panda Mulla
2. Dheny Jatmiko
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dosen Pengampu: Dheny Jatmiko, S.Hum, MA
