Wakil Panglima TNI

0
188

Jabatan Wakil Panglima TNI Dalam Sejarah Republik Indonesia

Pendahuluan[1]

Akhir- akhir ini isu jabatan Wakil Panglima TNI kembali menghangat setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 dimana dalam peraturan tersebut terutama pasal 14 ayat 3 yang berbunyi  Panglima dibantu oleh seorang Wakil Panglima. Adanya peraturan Presiden ini membuat berbagai kalangan banyak yang memberikan tanggapan termasuk diantaranya adalah kalangan DPR terutama komisi 1 yang membidangi masalah pertahanan termasuk postur TNI.

Terlebih lagi ketika kemudian Presiden Joko Widodo melantik Panglima TNI yang baru yaitu Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Moeldoko menjelaskan bahwa nantinya Wakil Panglima TNI akan diisi dari Angkatan Laut atau Angkatan laut sebagai keseimbangan dalam postur TNI dan tiap angkatan mendapat jatah kekuasaan. Komisi 1 kemudian mempermasalahkan apa fungsi dari jabatan Wakil Panglima TNI ? karena selama ini jika hanya alasan karena untuk mewakili Panglima TNI yang berhalangan hadir maka bisa diwakili dengan Kasum ( Kepala Staf Umum ) bahkan Kasum bisa menggerakan TNI apabila dalam keadaan darurat. Jabatan Kasum juga selama ini dijabat secara bergiliran dari ketiga angkatan.

Kalangan purnawirawan seperti Solomon B. Pontoh juga memberi tanggapan yang cukup keras terhadap pemerintahan Joko Widodo bahwa  apa fungsi jabatan Wakil Panglima TNI karena secara tugas dan fungsi berhimpitan dengan tugas Panglima TNI.  Adanya pernyataan seperti ini membuat masyarakat menilai bahwa munculnya jabatan Wakil Panglima TNI hanya untuk jabatan politik saja tanpa melihat adanya sebuah kebutuhan dalam postur TNI. Terlebih bahwa kalangan masyarakat luas juga sudah tahu bahwa harusnya yang menjabat Panglima TNI saat ini secara rotasi matra adalah dari TNI-AL yaitu KSAL Laksamana Yudho Margono sehingga jika jabatan Wakil Panglima TNI diberikan kepada TNI-AL maka jelas itu adalah jabatan politik untuk bagi- bagi kekuasaan  Salah satu solusi yang dapat kita berikan dalam masalah perlu atau tidaknya jabatan Wakil Panglima TNI dalam organisasi TNI adalah dengan melihat sejarah. Sejarah bukan hanya sekedar peristiwa masa lalu tetapi sejarah juga bisa menjadi solusi untuk peristiwa masa kini.

Jabatan Wakil Panglima TNI dalam sejarah republik memang pernah ada karena kondisi waktu itu memang membutuhkan seorang Wakil Panglima TNI. Hanya saja nama atau sebutan untuk jabatan itu bernama Wakil Panglima Besar karena pada masa itu Panglima TNI disebut dengan Panglima Besar. Jabatan ini sebanyak 2 kali pernah dijabat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution lalu berlanjut hingga masa Orde Baru dan kemudian pada masa Orde Reformasi yang akhirnya dihapuskan karena berbagai alasan. Berikut ini adalah periode waktu adanya jabatan Wakil Panglima Besar disertai dengan tugas utamanya.

Periode Pertama 1948- 1950

Jabatan Wakil Panglima Besar pertama dijabat oleh Kolonel Abdul Haris Nasution pada 17 Februari 1948[2]. Posisi Wakil Panglima Besar pada saat itu memiliki kedudukan strategis yaitu sebagai orang nomor dua dalam pimpinan tentara Republik Indonesia. A.H. Nasution berada satu tingkat dibawah Panglima Besar Sudirman. Pada saat A.H. Nasution menjabat Wakil Panglima Besar, dalam tubuh TNI sedang terjadi reorganisasi dan rasionalisasi yaitu upaya menyusun kembali organisasi struktur TNI dan mengurangi Jumlah TNI karena terlalu banyak serta merugikan keuangan negara. Pengurangan jumlah tentara juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan anggaran karena pada saat itu keuangan negara sedang sulit dan tidak mampu untuk membiayai banyak tentara sehingga susunan organisasi TNI perlu ditata ulang termasuk juga pengurangan dalam jumlah personel militer.

Tugas untuk melakukan Re- Ra dalam TNI itu ditugaskan oleh Perdana Menteri Hatta kepada Kolonel A.H. Nasution yang pada saat itu sedang menjabat Wakil Panglima Besar. Dalam pelaksaanaan Re-Ra itu A.H. Nasution segera melaksanakan perintah itu dengan Divisi Siliwangi sebagai contohnya. Divisi Siliwangi dijadikan Kesatuan Reserve Umum dengan  3 Divisi yaitu  :

  • Brigade 1 dengan pimpinan Kolonel Alex Kawilarang yang kemudian digantikan oleh kolonel Kusno Utomo dengan 3 batalyon
  • Brigade 2 dengan pimpinan Letnan Kolonel Sadikin dengan 4 batalyon
  • Brigade 3 adalah brigade tambahan untuk Siliwangi dengan pimpinan Letnan Kolonel Eddie Sukardi. Termasuk disini adalah Detasemen Markas Siliwangi dengan pimpinan R.A. Nasuhi[3]

Setelah dilaksanakan Re-Ra ini, pasukan Siliwangi menjadi pasukan yang solid dan unggul karena pada saat itu pasukan Siliwangi juga membentuk unit- unit baru :

  • Staf Divisi Siliwangi yang merupakan penasihat untuk membantu Panglima Siliwangi dalam melaksanakan tugasnya.
  • Asisten Intelijen yang merupakan unit baru dan belum ada pada saat itu baik pada Divisi Senopati maupun Divisi Brawijaya
  • Asisten Operasi menjabarkan perintah operasi
  • Asisten Personel yang mengurus keadaan anngota Prajurit Siliwangi
  • Asisten Logistik yang mengurus perlengkapan anggota Prajurit Siliwangi[4]

Divisi Siliwangi merupakan  pasukan pertama yang menjalani proses Re- Ra. Hal tersebut dapat dimaklumi pada saat itu Panglimanya adalah Kolonel Abdul Harris Nasution yang sangat menginginkan Divisi Siliwangi menjadi pasukan profesional dan terlatih. Keberhasilan Re-Ra pada Divisi Siliwangi ternyata berbeda ketika hal tersebut diterapkan pada pasukan Divisi Senopati yang berasal dari Jawa Tengah. Divisi ini dengan tegas menolak untuk melaksanakan program Re- Ra. Divisi yang dipimpin oleh Letkol Soetarto karena tidak setuju jumlah pasukannya dikurangi. Kolonel Soetarto kemudian dibunuh oleh orang- orang yang tidak bertanggung Jawab pada 2 Juni 1948. Hal inilah yang kemudian menjadi awal krisis di Solo. Pada 13 September 1948 terjadi pertempuran antara pasukan Siliwangi dan pasukan Senopati. Pertempuran ini meletus akibat Siliwangi dituduh melakukan penculikan terhadap pasukan Senopati yang menentang program Re- Ra sedangkan Siliwangi mempertahankan diri karena tidak tahu menahu tentang penculikan itu.

Wakil Panglima Besar Kolonel Abdul Harris Nasution kemudian memutuskan mengirim Kolonel Gatot Subroto[5] untuk menjadi Gubernur Militer dan membereskan masalah itu dan tak lama kemudian masalah itu selesai dengan diserahkannya senjata- senjata milik Senopati sementara posisi pasukan Siliwangi dipertahankan. Masalah kemudian tidak berhenti sampai disitu karena pada 18 September 1948 pasukan- pasukan PKI yaitu Pesindo mengambil alih kota Madiun dan melakukan penculikan terhadap tokoh- tokoh serta ulama Madiun. Mereka yang diculik antara lain :

  • Letnan Kolonel Marhadi
  • Mayor Bismo
  • Mayor Warsito
  • Kapten Kartidjo[6]

Pemimpin- pemimpin komando militer Madiun tersebut mereka tangkap lalu satu persatu mereka dibunuh di desa Kresek Jawa Timur. Menanggapi hal ini, pada 20 September 1948 Dewan Siasat Militer bersidang dengan dipimpin langsung oleh Mohammad Hatta menyatakan bahwa apabila operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun tidak dilakukan dengan cepat maka Belanda akan memanfaatkan untuk menggunakan kekuatan militernya menyerang Republik Indonesia. Untuk tugas itu mohammad Hatta kemudian memberi perintah kepada Wakil Panglima Besar Kolonel Abdul Harris Nasution untuk menyelesaikan peristiwa Madiun. Kolonel Abdul Harris Nasution memerintahkan kepada Letnan Kolonel Sadikin selaku komandan Brigade II Siliwangi untuk merebut Madiun Kembali[7]. Pada 30 September 1948 Madiun telah berada dikuasai kembali oleh pasukan Siliwangi dibawah pimpinan Mayor Sambas Atmadinata dari Batalyon Kian Santang sementara itu pemimpin- pemimpin PKI seperti Muso, Amir Syarifudin, Joko Suyono dan Letnan Kolonel Dachlan berturut-turut dapat ditangkap atau bahkan mati dalam penyergapan oleh pasukan TNI. Muso kemudian tertembak pada 31 Oktober 1948 di desa Semanding oleh Kompi Sumadi lalu Amir Syarifudin tertangkap hidup- hidup pada 29 November 1948 di Desa Kelambu oleh Kompi Pasopati sebelumnya masih pada tanggal yang sama Batalyon Kala Hitam dibawah pimpinan Letnan Suratman berhasil menawan 3 pimpinan PKI lainnya yaitu Joko Suyono, Maruto Darusman dan Sarjono. Para tawanan ini kemudian dibawa ke Yogyakarta untuk selanjutnya menjalani masa hukuman.

Keberhasilan operasi penumpasan pemberontakan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Harris Nasution dengan kemampuan tempur pasukan Siliwangi yang dipimpinnya membuat posisi A.H. Nasution sebagai Wakil Panglima Besar semakin menguat[8] hal ini kemudian ditambah lagi dengan keaadaan Panglima Besar Soedirman yang kemudian jatuh sakit maka otomatis semua tugas- tugas Soedirman diserahkan kepada Kolonel A.H. Nasution selaku wakilnya. Pada Akhir November 1948 Kolonel Abdul Harris Nasution diangkat sebagai Panglima Komando Djawa dan Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan perang sehingga secara otomatis Kolonel Abdul Harris Nasution memegang 3 posisi penting sekaligus yaitu Wakil Panglima Besar, Panglima Komando Djawa dan Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang. Hal ini didasarkan kepada surat Menteri Pertahanan Nomor A/852/48[9]. Setelah menerima pengangkatan itu, Kolonel A.H. Nasution segera menyusun strategi pertahanan untuk menghadapi anacaman Agresi Militer Belanda II yaitu dengan :

  • Tidak akan melakukan pertahanan Linear
  • Memperlambat kemajuan serbuan musuh dan pengungsian total (semua pegawai) serta bumi hangus total
  • Membentuk kantong- kantong di tiap onderdistrik militer yang mempunyai pemerintahan geriliya (wehrkreise) yang totaliter dan mempunyai pusat dibeberapa kompleks pegunungan
  • Melakukan aksi wingate (menyusup kembali ke daerah asalnya) bagi pasukan-pasukan dari daerah federal, dan membentuk kantong- kantong sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang geriliya yang besar[10].

Begitulah strategi dan siasat yang disusun oleh Kolonel Abdul Harris Nasution sehubungan dengan rencana persiapan menghadapi Agresi Militer Belanda II. Sebagai Wakil Panglima yang menggantikan Soedirman karena sakit, Kolonel Abdul Harris Nasution masih harus berhubungan dengan masalah- masalah administratif seperti bagaimana beliau harus berkunjung ke Jawa Timur menjelang Agresi Militer Belanda II pada 16 Desember 1948 untuk mempererat hubungan antara Markas Besar dan Komando perrtahanan Jawa Timur yang kemudian oleh A.H Nasution diresmikan menjadi Divisi 1 Brawijaya. Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Markas Besar Komando Djawa merangkap Wakil Panglima Besar segera melaksanakan perang geriliya untuk melawan Belanda. Strategi A.H. Nasution antara lain :

  • Membentuk Pemerintahan Militer Se- Jawa untuk menggantikan pemerintahan sipil RI yang lumpuh
  • Mengangkat semua Panglima Divisi di Jawa memjadi Gubernur Militer
  • Membentuk pasukan mobile aktif yang bergeriliya secara terus menerus
  • Membentuk pasukan teritorial yang memiliki kedudukan tertentu pada suatu tempat dan berada dalam pengawasan para Gubernur Militer[11]

Strategi ini ternyata untuk sementara waktu memang ampuh untuk menggantikan pemerintahan sipil RI yang lumpuh karena presiden Soekarno dan Muhammad Hatta telah ditawan Belanda. Pemerintahan militer berjalan secara geriliya dan mobile sehingga menunjukan bahwa eksistensi Indonesia masih ada. Kolonel A.H. Nasution kemudian pada 12 Februari 1949[12] yang telah mengetahui keberadaan PDRI di Sumatera serta dibawah pimpinan Menteri Kemakmuran Sjafrudin Prawiranegara segera menyatakan bahwa Markas Komando Djawa adalah bagian dari PDRI dan tunduk kepada keptusan pumpinan PDRI di Sumatera sementara PDRI juga mengakui dan menghargai upaya dari pimpinan Markas Besar Komando Djawa untuk membentuk pemerintahan militer.

Pada titik inilah Kolonel A.H. Nasution telah mampu untuk menempatkan militer pada kekuasaan sipil dan para pimpinan sipil dibawah Sjafrudin Prawiranegara juga sangat menghormati para pemimpin militer. Suatu ide dan konsep yang sangat baik untuk diterapkan pada masa sekarang. Jabatan A.H. Nasution terus dipegang hingga kedaulatan RI dipulihkan pada 27 Desember 1949 yang kemudian setelah kedaulatan RI tercapai pada 1950 A.H. Nasution diangkat sebagai KSAD RIS dan secara resmi Jabatan Wakil Panglima Besar dihapus.

 

Periode Kedua 1961- 1963    

Posisi Wakil Panglima Besar yang kedua kali juga dijabat oleh Jenderal Abdul Harris Nasution pada kurun waktu 1961- 1963. Kali ini posisi Wakil Panglima Besar yang dijabat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dibentuk karena sedang terjadi Trikora yaitu perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Panglima Besar pada waktu itu dijabat langsung oleh presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Hal ini berdasarkan keputusan presiden Soekarno yang membentuk KOTI pada 14 Desember 1961[13]. Tugas utama Jenderal Abdul Harris Nasution sebagai Wakil Panglima Besar KOTI adalah ditunjukan kepada urusan luar negeri. Terutama hal- hal yang menyangkut pembelian senjata dan lobi- lobi politik luar negeri untuk mencari dukungan dalam rangka menarik simpati internasional kepada Republik Indonesia.

Dalam hal menarik dukungan internasional, Jenderal Abdul Harris Nasution melakukan operasi intelijen untuk mempengaruhi pendapat politisi Belanda khususnya dan umumnya adalah adanya dukungan dari negara- negara Eropa Barat terhadap perjuangan Indonesia. Operasi ini dilaksanakan oleh Uyeng Suwargana seorang tokoh militer kepercayaan Jenderal Abdul Harris Nasution. Sementara itu untuk dukungan persenjataan, Jenderal Abdul Harris Nasution memperolehnya dari Uni Soviet. Hal ini dikarenakan Jenderal Abdul Harris Nasution memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Kruscev. Kunjungan Jenderal Nasution pada 1960- 1961 tersebut disebut juga dengan Misi Nasution. Berikut ini adalah hasil Misi Nasution dari Uni Soviet untuk persenjataan TNI antara lain :

  • Angkatan Darat
  • Senjata genggam
  • Mortir
  • Artileri
  • Amunisi
  • 275 buah Tank
  • Angkatan Laut
  • 4 buah kapal perusak
  • 24 kapal perusak
  • 12 Kapal Selam
  • 1 buah kapal Penjelajah RI Irian
  • 18 Pesawat Pemburu Kapal Selam
  • Angkatan Udara
  • 40 buah pesawat Jet MIG
  • 20 Pesawat Tu- 16
  • 8 Helikopter
  • Berbagai Jenis radar untuk pertahanan wilayah Udara RI pada garis depan[14].

Semua persenjataan itu digunakan untuk operasi Trikora merebut Irian Barat terutama yang paling penting adalah kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sementara itu untuk misi diplomatik, Jenderal Abdul Harris Nasution melakukan sejumlah lawatan kepada beberapa negara sahabat antara lain ke Amerika Serikat, Uni Soviet, Yugoslavia, Australia, Mesir, Jerman Barat dan Jerman Timur. Dari sejumlah kunjungan diplomatik itu Jenderal Abdul Harris Nasution berhasil memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh antara lain :

  • Dari Amerika Serikat Jenderal Nasution memperoleh dukungan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Taylor Maxwell
  • Dari Uni Soviet Jenderal Nasution memperoleh dukungan Perdana Menteri Nikita Kruscev sekaligus bantuan persenjataan
  • Dari Yugoslavia Jenderal Nasution memperoleh dukungan Presiden Jossip Broz Tito yang kebetulan juga teman dekat Nasution
  • Dari Mesir Jenderal Nasution memperoleh dukungan Presiden Gammal Abdul Nasser[15]

Semua dukungan yang diperoleh oleh Jenderal Nasution sangat berguna dalam perjuangan diplomasi internasional terutama di PBB dan hasil akhirnya adalah kemenangan yang diperoleh pihak Indonesia dengan ditandatanganinya persetujuan New York pada 15 Agustus 1962 dimana Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB yang kemudian oleh PBB diserahkan kepada Indonesia. Hal tersebut dikarenakan peran yang dimainkan oleh Jenderal Abdul Harris Nasution baik untuk kekuatan militer dan kemenangan dalam diplomasi. Setahun kemudian pada 1963 jabatan Wakil Panglima Besar dihapus dan Jenderal Abdul Harris Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Jabatan Wakil Panglima Pada Masa Orde Baru 1967- 1998

Pada masa Orde Baru 1967- 1998 nama organisasi TNI berubah nama menjadi ABRI karena polisi dimasukan dalam struktur angkatan bersenjata. Begitu juga dengan sebutan Wakil Panglima menjadi Wakil Panglima ABRI. Pada masa Orde Baru jabatan Wakil Panglima ABRI mengalami pasang- Surut hal ini diakibatkan adanya tumpang tindih jabatan dan wewenang tugas dalam strukutur komando ABRI. Hal tersebut diperparah dengan adanya “Empat Jenderal Lingkar Dalam” Soeharto yang memiliki akses lebih terhadap operasional komando ABRI. Mereka adalah :

  • Letjend Ali Moertopo
  • Jenderal Benny Moerdani
  • Laksamana Soedomo
  • Jenderal Yoga Soegama[16]

Keempat Jenderal ini selain memiliki hubungan tugas, mereka juga memiliki hubungam pribadi yang sangat dekat dengan Soeharto. Tambahan lainnya adalah Keempat Jenderal ini mempunyai posisi yang sangat “strategis” yaitu Ali Moertopo, Benny Moerdani dan Yoga Soegama mereka bergerak dan menepati jabatan sebagai perwira intelijen sedangkan Soedomo menduduki posisi sebagai Pangkopkamtib yang dalam keadaan darurat memiliki kontrol operasional terhadap pasukan Koppasus. Akibat dari adanya 4 Jenderal ini, posisi Wakil Panglima ABRI bahkan Panglima ABRI sendiri terkadang dilangkahi oleh bawahannya karena akses 4 Jenderal ini yang mampu bergerak diluar jalur normal. Keadaan ini membuat posisi Wakil Panglima ABRI menjadi “Pasang-Surut” yaitu terkadang bisa menjadi efektif bahkan melebihi kewenangan Panglima ABRI. Sebaliknya posisi Wakil Panglima ABRI terkadang juga menjadi tidak efektif bahkan seperti posisi yang dipinggirkan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai contoh 2 kasus yang terjadi pada masa Orde Baru dimana posisi Wakil Panglima ABRI terkadang bisa melebihi Panglima ABRI sendiri atau sebaliknya posisi Wakil Panglima ABRI menjadi terpinggirkan.

  • Posisi Surut

Hal ini terjadi pada saat Wakil Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Surono Reksodimendjo. Pada 1975 Benny Moerdani bersama kelompoknya melakukan operasi Seroja yaitu operasi invasi ke Timor- Timur. Operasi ini dilaksanakan oleh Benny Moerdani secara diam- diam tanpa sepengetahuan pihak operasional dan pejabat terkait yang harusnya mengetahui operasi itu. Termasuk juga diantaranya adalah Jenderal Soerono Reksodimendjo selaku Wakil Panglima ABRI[17]. Bahkan Panglima ABRI sendiri yaitu Jenderal Maraden Pangabean pun hanya diberitahu saja oleh Beny Moerdani tanpa diikutsertakan dalam rencana operasi ini. Jadi secara tidak langsung Benny Moerdani telah melangkahi Panglima ABRI Jenderal Maraden Pangabean dan Wakil Panglima ABRI Jenderal Soerono Reksodimendjo. Hal ini dikarenakan Benny Moerdani menjabat 6 posisi penting sekaligus dalam struktur komando ABRI yaitu :

  1. Wakil Kepala Bakin
  2. Asintel Hankam
  3. Asintel Kopkamtib
  4. Kepala Pusat Intelijen Strategis
  5. Kepala Pusat Screening Pusat
  6. Kepala Satuan Tugas Intel Kopkamtib[18]

Dalam posisi ini, tentu saja Benny Moerdani memiliki kewenagan yang superior bahkan mampu melebihi Panglima ABRI sendiri. Sebagai Kepala Pusat Intelijen Strategis Benny memiliki kontrol komando terhadap pasukan Koppasus dan Kostrad serta dilibatkan dalam berbagai operasi termasuk diantaranya adalah operasi invasi ke Timor- Timur. Banyak pihak yang kecewa atas invasi ke Timor- Timur karena tidak melibatkan staf operasional. Diantaranya adalah Jenderal Surono Reksodimendjo yang segera pergi haji ketika dirinya mengetahui bahwa ia tidak dilibatkan dalam operasi ini selain itu Letjen Leo Lopulisa selaku Pangkostrad tidak diberitahu akan operasi ini tahu- tahu pasukannya sudah ikut dalam operasi ini bahkan sudah ada yang menjadi korban sehingga Letjen Leo Lopulisa kemudian berkata bahwa ia bertugas hanya bagi mereka yang tidak kembali lagi. Dari kasus ini jelas bahwa posisi Wakil Panglima ABRI menjadi surut bahkan terpinggirkan karena tidak dilibatkan dalam setiap rencana operasi ABRI.

  • Posisi Pasang

Hal ini terjadi pada saat Wakil Panglima ABRI dijabat oleh Soedomo dan Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal M. Jusuf. Pada 1981 terjadi peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Don Muang Thailand. Pada saat mengetahui hal ini, Soedomo selaku Wakil Panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib segera memerintahkan Benny untuk menyiapkan pasukan dan membebaskan semua sandera yang ada dalam pesawat itu. Benny Moedani yang saat itu menjabat Kepala Pusat Intelijen Strategis segera mengumpulkan pasukan Koppasus yang siap diterjukan dalam operasi ini. Tim pasukan itu dikomandani oleh Letkol Sintong pandjaitan. Operasi kemudian berlangsung sukses pada 31 Maret 1981 dan berhasil membebaskan sandera dalam pesawat Garuda itu. Hanya saja dibalik operasi itu, Jenderal M. Jusuf selaku Panglima ABRI tidak diberitahu sebelumnya bahkan dalam pemilihan pasukan yang akan melaksanakan operasi pun Jenderal M. Jusuf tidak tahu.

Jenderal M. Jusuf diberitahu operasi saat sedang ada rapat pimpinan ABRI di Ambon Maluku pada saat operasi tengah berjalan sehingga M. Jusuf merasa kurang senang atas kejadian ini karena ia merasa tidak dianggap. Wakil Panglima ABRI Soedomo memang tidak melaporkan hal ini kepada M.Jusuf tetapi melaporkan langsung kepada Presiden Soeharto karena Soedomo juga merangkap jabatan sebagai Pangkopkamtib sehingga memiliki akses langsung kepada Presiden Soeharto. Menurut teori seharusnya memang Soedomo melaporkan kepada M. Jusuf selaku Panglima ABRI hanya saja jabatan sebagai Pangkopkamtib membuat melebihi kewenagan Panglima ABRI dan secara tidak langsung jabatan Panglima ABRI berada dibawah Pangkopkamtib[19]. Bahkan Pangkobkamtib dapat melaksanakan operasi- operasi ABRI tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Kondisi ini berlangsung sampai 1988 dimana pada 1988 Pangkopkamtib dibubarkan dan diganti dengan Bakorsrtanas maka Panglima ABRI kembali menjadi posisi yang dominan dalam struktur komando dengan tetap dibantu oleh Wakil Panglima ABRI hal ini berlangsung terus hingga masa Reformasi 1998.

 

Masa Reformasi 1998- Sekarang

Pada masa Reformasi ini terutama pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi perubahan besar yang terjadi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pertama adalah berubahnya nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia karena dipisahkannya Polri dari militer. Kedua adalah mulai dipilihanya Panglima TNI selain dari Angkatan Darat. Perlu diketahui bahwa selama Orde Baru jabatan Panglima TNI selalu berasal dari TNI-Angkatan Darat. Begitu Orde Reformasi dimulai terutama saat pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, dimulailah tradisi baru dalam jabatan Panglima TNI.

Jabatan Panglima TNI pada masa ini dipegang dari matra TNI- Angkatan Laut yaitu Laksamana Widodo Adi Sucipto dan ia adalah KSAL pertama yang diangkat sebagai Panglima TNI sekaligus sebagai orang pertama yang menjadi Panglima TNI selain dari TNI- Angkatan Darat. Ketiga adalah jabatan Wakil Panglima TNI. Jabatan Wakil Panglima TNI pada masa ini dihapus karena oleh Presiden Abdurrahman Wahid jabatan ini dianggap bisa menimbulkan dualisme pimpinan dalam TNI dan dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu Presiden Abdurrahman Wahid menghilangkan posisi ini dan digantikan dengan jabatan Kasum ( Kepala Staf Umum ) apabila Panglima TNI sedang tidak berada ditempat atau berhalangan hadir. Sejak masa Orde Reformasi inilah jabatan Wakil Panglima TNI dihapus dan tidak pernah ada wacana untuk memunculkan kembali jabatan itu.

Simpulan

Jabatan Wakil Panglima TNI dalam struktur komando TNI memang mengalami pasang surut tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Jabatan ini pernah 2 kali dijabat oleh Jenderal Abdul Harris Nasution dan pada masa itu jabatan ini sangat penting bahkan sangat strategis karena kedudukan itu bertugas juga sebagai perancang strategi pertahanan dan misi diplomatik untuk memperkuat dukungan terhadap perjuangan Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, jabatan ini mengalami Pasang- surut sebab adanya tumpang tindih dalam struktur komando ABRI sehingga jabatan ini terkadang bisa menjadi penting dan strategis atau bahkan terkadang jabatan ini juga bisa menjadi terpinggirkan atau bahkan sama sekali tidak dianggap.  Oleh karena itulah setelah  kita melihat jabatan Wakil Panglima TNI pada masa 2 periode yaitu pertama masa Revolusi Kemerdekaan 1948- 1950 serta pada masa pembebasan Irian Barat dan periode kedua yaitu masa Orde Baru maka jabatan Wakil Panglima TNI yang ideal adalah dimasa revolusi kemerdekaan dan masa pembebasan Irian Barat.

Pada periode pertama jabatan Wakil Panglima TNI dibentuk karena jabatan ini memiliki tugas “khusus” dalam struktur TNI dan jabatan ini tidak permanen sehingga ketika tugas tersebut telah selesai maka jabatan Wakil Panglima TNI kemudian dibubarkan. Sementara jabatan Wakil Panglima TNI masa Orde Baru dipenuhi dengan tumpang tindih jabatan dalam struktur ABRI serta rangkap jabatan sehingga hal ini tidak baik bagi organisasi TNI

Jika sekarang jabatan itu diadakan kembali  maka hal utama yang harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat ini adalah perlu adanya tugas “khusus” yang jelas demi kepentingan organisasi TNI. Jangan sampai sejarah kembali terulang bahwa munculnya jabatan Wakil Panglima TNI ini hanya menambah struktur jabatan dalam TNI tetapi tidak jelas apa tugas dan fungsinya. Jabatan ini nantinya hanya akan tumpang tindih dalam organisasi TNI dan hal itu akan membuat TNI yang Solid, Profesional dan Modern akan sulit diwujudkan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019

Buku

Anderson, Charles David. 2003. Peristiwa Madiun 1948 Kudeta Atau Konflik Internal Tentara ?. Yogyakarta : Media Pressindo

Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin. 2001. Subversi Sebagai Politik Luar Negeri Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia. Jakarta : Pustaka utama Grafiti Pers

Harry A. Poeze. 2011. Madiun 1948 PKI Bergerak. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia dan KITLV

Jenkins, David. 2010. Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru Rezim Militer Indonesia 1975- 1983. Jakarta : Komunitas Bambu

Sunarkidjo, Atmadji. 2010. Mission Accomplished Misi Pendaratan Pasukan Khusus Oleh RI Tjandrasa. Jakarta : Kata Hasta Pustaka

Soetanto, Himawan. 2006. Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor (Operatie Kraai) Versus Jenderal Soedirman (Perintah Siasat No.1). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Tim PDAT. 2002. Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai Perjalanan Hidup A.H. Nasution. Jakarta : Grafiti Pers

Zed, Mestika. 1997. Somewhere In The Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan. Jakarta : Pustaka utama Grafiti Pers

Majalah

“Tempo Edisi 6- 12 Oktober 2014 Benny Moerdani Yang Belum Terungkap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ditulis Dalam Rangka Memberi Solusi Atas Polemik yang Terjadi Mengenai Jabatan Wakil Panglima TNI

[2] Silahkan Periksa Buku  Tim PDAT, Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai Perjalanan Hidup A.H. Nasution ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Pers , 2002 ), halaman 54

[3] Periksa Himawan Soetanto, Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor Operatie Kraai Versus Jenderal Sudirman Perintah Siasat Nomor 1, ( Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2006) Halaman 153- 154

[4]  Ibid Halaman 154- 155

[5] Lihat Hal Ini Dalam Harry A. Poeze, Madiun 1948 PKI Bergerak, ( Jakarta : KITLV dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 ), Halaman 133

[6] Perhatikan Himawan Soetanto, Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor Operatie Kraai Versus jenderal Soedirman Perintah Siasat Nomor 1, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006 ) Halaman 201

[7] Ibid Halaman 210

[8] Silahkan Periksa David Charles Anderson, Peristiwa Madiun 1948 Kudeta Atau Konfilk Internal Tentara ?, ( Yogyakarta : Media Pressindo, 2003 ) Halaman 109

[9] Periksa Himawan Soetanto, Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor Operatie Kraai Versus  Jenderal Sudirman Perintah Siasat Nomor 1, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006 ) Halaman 264

[10] Ibid Halaman 266

[11] Lihat Hal Ini Dalam Mestika Zed, Somewhere In The Junggle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan, ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997) Halaman 193- 194

[12] Ibid Halaman 199

[13] Lihat Tim PDAT, Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai Perjalanan Hidup A.H. Nasution ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Pers, 2002) Halaman 136

[14] Untuk Berbagai Jenis Senjata Lihat pada Audrey R. Kahin dan Geeorge McT. Kahin, Subversi Sebagai Politik Luar Negeri Menyingkap keterlibatan CIA di Indonesia, ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Pers, 2001) Halaman 268

[15] Periksa Tim PDAT, Jenderal Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai Perjalanan Hidup A.H. Nasution, ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Pers, 2002 ) Halaman 149

[16] Periksa David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru Rezim Militer Indonesia 1975- 1983, ( Jakarta : Komunitas Bambu, 2010), Halaman 29

[17] Ibid Halaman 42

[18] Untuk Jabatan Yang Disandang Moerdani Lihat “Benny Moerdani Yang Belum Terungkap Majalah Tempo Edisi 6- 12 Oktober 2014”Halaman 53

 

[19] Lihat Struktur Ini Dalam David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru Rezim Militer Indonesia 1975- 1983, ( Jakarta : Komunitas Bambu, 2010), Halaman 181

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here