Sejarah Dan Operasi Militer

0
569
sumber @Rendy Suhardiman

Pendahuluan (*)

Mendengar kata “Sejarah” masyarakat Indonesia pada umumnya pasti akan langsung berpikir mengenai manusia purba, nama-nama candi hingga minimal pasti teringat atau berpikir mengenai museum dan segala benda koleksi yang bersejarah. Dalam perkembangannya di Indonesia Ilmu Sejarah memang dikenal sebagai ilmu yang mempelajari masa lalu, identik dengan benda-benda kuno dan museum sehingga banyak masyarakat yang berpandangan bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu dan tidak bisa digunakan bahkan tidak bermanfaat apabila digunakan pada masa sekarang.

Pandangan seperti itu tentu saja salah, sebab sejatinya ilmu sejarah juga mampu memberi manfaat untuk masa kini. Sejarah dapat menjadi cermin bagi kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Sejarah dapat memberikan nilai moral kepada generasi penerusnya agar nilai-nilai kebaikan dalam suatu peristiwa sejarah dapat diteruskan, sedangkan nilai-nilai yang kurang baik bahkan buruk agar jangan sampai diulangi.

Berbicara mengenai sejarah, sejarah dapat diartikan sebagai perjalanan eksistensi manusia di atas panggung kehidupan. Artinya sejarah selalu berkaitan erat dengan manusia dan perannya semasa hidup. Tidak ada sejarah tanpa manusia dan tidak ada sejarah tanpa kehidupan. Sejarah pada intinya berbicara tentang manusia dan kehidupannya karena itu sejarah selalu berbicara tentang peristiwa yang benar-benar telah terjadi dan menempatkan manusia sebagai aktor sentralnya.

Berbicara tentang manusia dan kehidupannya tentu berbagai bidang dapat dibahas selama itu menyangkut manusia dalam menjalani kehidupan. Bisa itu tentang politik ekonomi, sosial, kesehatan, teknologi, agama dan termasuk juga di antaranya adalah dalam bidang militer dan pertahanan.

Bidang militer dan pertahanan pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan sejarah karena di dalamnya juga menceritakan eksistensi manusia dalam mempertahankan hidup baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Tulisan ini pada intinya akan berfokus pada bagaimana Ilmu Sejarah dapat berguna dan memberikan manfaat dalam bidang pertahanan atau operasi militer, terutama operasi militer yang dilaksanakan oleh Pasukan Darat. Pada saat suatu pasukan infanteri atau kavaleri misalnya, dikirim ke suatu daerah maka pasukan tersebut apabila ingin berhasil dalam melaksanakan tugas pasukan itu harus mengenal dulu karakter dan budaya masyarakat di daerah operasi. Dan ilmu sejarah adalah salah satu ilmu yang sangat cocok untuk mempelajari karakter dan budaya suatu masyarakat di suatu daerah. Dalam bagian selanjutnya saya akan memaparkan beberapa contoh bagaimana ilmu sejarah dapat menunjang keberhasilan dalam suatu operasi militer.

Fungsi Ilmu Sejarah

Menurut Kuntowijoyo, Ilmu Sejarah memiliki dua fungsi yaitu intrinsik dan ekstrinsik.

Fungsi intrinsik, yaitu ketika ilmu sejarah berguna untuk dirinya sendiri, yang mencangkup (1) Sejarah sebagai ilmu, (2) Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) Sejarah sebagai pernyataan pendapat, (4) Sejarah sebagai profesi.

Fungsi ekstrinsik, yaitu ketika sejarah berguna di luar dirinya, yang mencakup (1) fungsi pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan dan ilmu bantu, (2) fungsi sebagai latar belakang, (3) fungsi sebagai rujukan, dan (4) fungsi sebagai bukti.

Dari fungsi tersebut penulis melihat bahwa kaitannya dengan bidang pertahanan atau operasi militer ada 2 (dua) yaitu:

  1. Sejarah sebagai pendidikan moral, yang mana sejarah di sini berfungsi sebagai ilmu yang mengajarkan tentang rasa cinta terhadap tanah air dan pembangkit rasa nasionalisme terhadap NKRI. Sehingga dengan begitu masyarakat semakin sadar dalam berbangsa dan bernegara. Artinya jika dijabarkan lebih lanjut di sini diharapkan para prajurit yang akan berangkat ke medan operasi harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan yakin setiap operasi militer yang dilaksanakan adalah demi negara, sehingga tidak ada lagi prajurit yang berangkat ke medan operasi dengan setengah hati.

2. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan yang mana sejarah di sini berfungsi sebagai penentu pemerintah dan negara dalam membuat kebijakan agar tidak salah langkah. Dalam hal ini terutama sejarah dapat berfungsi dalam merumuskan kebijakan pertahanan untuk Indonesia. Kita tidak bisa merumuskan kebijakan pertahanan kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah awal perjuangan bangsa Indonesia serta melihat kebijakan pertahanan terdahulu yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jika dijabarkan lebih lanjut  mengisyaratkan bahwa setiap TNI akan menggelar suatu operasi militer, maka sebaiknya TNI perlu meneliti dan menelaah kembali bagaimana operasi militer yang sebelumnya sudah pernah dijalankan dan dianalisis apa kekurangannya, apa kelebihannya dan bagaimana hasilnya, sehingga dalam operasi militer berikutnya TNI akan memperoleh hasil yang lebih baik dan memuaskan.

Itulah kegunaan dan manfaat ilmu sejarah dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang pertahanan atau operasi militer.

Pendekatan Sosial-Budaya

Sebelum pasukan diberangkatkan pada tugas operasi militer terutama pasukan matra darat baik itu infanteri, kavaleri atau artileri, sebaiknya pasukan yang akan diberangkatkan tersebut diberi pemahaman mengenai karakteristik medan tempat tugas mereka melaksanakan operasi, dan ilmu sejarah di sini berperan untuk digunakan dalam pendekatan sosial dan budaya masyarakat di medan operasi.

Keberhasilan satuan militer mengenal karakter sosial atau budaya masyarakat di daerah operasi justru akan menunjang keberhasilan operasi militer pasukan tersebut. Sebaliknya, apabila pasukan militer yang dikirim ke daerah operasi tidak mengenal karakter sosial dan budaya masyarakatnya, bahkan ditolak oleh masyarakat setempat, maka kegagalan yang akan datang menghampiri pasukan militer tersebut.

Dalam mempelajari sosial budaya masyarakat di medan operasi, ada beberapa poin yang menjadi acuan dan mendapat perhatian khusus dari pasukan yang akan berangkat ke medan operasi antara lain :

  1. Agama penduduk mayoritas
  2. Jumlah penduduk
  3. Pendidikan
  4. Adat istiadat
  5. Profesi atau mata pencaharian
  6. Sistem politik (tata negara), biasanya ini dilakukan apabila operasi militer sudah menyangkut operasi terhadap negara lawan yaitu perang antar negara.

6 Hal pokok inilah yang harus diketahui oleh Komandan Pasukan atau Panglima pasukan sebelum memberangkatkan mereka ke daerah operasi. Jika 6 hal pokok tersebut sudah diketahui dengan baik, maka panglima atau komandan pasukan kemudian tinggal memilih pasukan yang sesuai dengan karakter masyarakat di medan operasi. Apabila ada anggota pasukan yang tidak sesuai karakternya dengan masyarakat setempat, maka pasukan tersebut harus dibekali agar paham mengenai daerah operasinya, dan ilmu sejarah adalah salah satu ilmu  untuk mengetahui karakteristik penduduk di medan operasi.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai 2 contoh operasi militer di Indonesia yang menuai kesuksesan dengan gemilang karena dibantu oleh ilmu sejarah.

Contoh Operasi Militer

Perang Aceh

Perang Aceh yang terjadi antara Belanda dan Aceh bukan perang biasa. Umumnya apabila pemerintah Hindia Belanda berperang dengan kerajaan yang ada di Nusantara biasanya mungkin hanya berkisar antara 5 hingga 10 tahun lamanya. Kali ini tidak. Perang ini berlangsung selama 30 tahun karena kerajaan Aceh termasuk kerajaan yang cukup tangguh di Nusantara. Perang ini juga terjadi tidak semata-mata terjadi perang secara kebetulan, tapi perang ini juga dipengaruhi oleh keadaan politik dalam negeri Aceh dan juga politik luar negeri. Keadaan politik dalam negeri Aceh pada abad ke-19 itu dipengaruhi karena Aceh tidak memiliki raja yang berwibawa seperti pada waktu Sultan Iskandar Muda berkuasa. Hal ini berakibat kepada munculnya daerah-daerah taklukan kesultanan Aceh yang ingin melepaskan diri. Kerajaan-kerajaan bawahan (vasal) Aceh yang ingin melepaskan diri antara lain Asahan, Panai, Siak dan Johor. Adanya bawahan-bawahan kerajaan Aceh yang ingin melepaskan diri tentu membuat politik dalam negeri Aceh tidak stabil dan ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk semakin menekan kerajaan Aceh.

Untuk keadaan politik luar negeri, perang Aceh ini terjadi karena adanya perjanjian atau traktat London yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda pada 1824. Salah satu isi terpenting dari perjanjian itu adalah bahwa baik Inggris maupun Belanda sama- sama mengakui kedaulatan kerajaan Aceh karena Aceh dijadikan sebagai kerajaan dan daerah pembatas antara jajahan Inggris dan Belanda. Hanya saja pada tahun 1826, Inggris dan Belanda memperbaharui traktat London tahun 1824 dengan keputusan baru bahwa Belanda boleh menaklukan kerajaan Aceh dan Inggris tidak akan ikut campur dalam urusan Kerajaan Aceh. Inilah sebab mengapa sampai terjadi perang Aceh pada tahun 1873-1903. Adapun perang Aceh bagi kerajaan Aceh adalah ingin mempertahankan kedaulatan kerajaannya sementara bagi Belanda adalah usaha untuk menaklukan kerajaan di Nusantara yang masih tersisa.

Jalannya Perang Aceh (1873-1903)

Perang Aceh sebenarnya tidak berjalan secara sekaligus namun berjalan secara 3 periode. Dari setiap jalannya perang ini terjadi pasang surut antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kadang-kadang Aceh yang unggul kadang juga pihak Belanda hingga akhirnya Belanda pada tahun 1903 mencapai keunggulan dan menaklukan seluruh wilayah Aceh. Perang Aceh ini secara resmi terjadi pada saat Belanda mendeklarasikan perang dengan kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873.

Perang Periode I (1873-1878)

Pada periode pertama perang ini kerajaan Aceh unggul dalam setiap wilayah dan garis depan pertempuran, karena pada saat ini kerajaan Aceh didukung oleh peralatan militer dari Turki. Adanya meriam-meriam berskala besar dari Turki hingga ikut sertanya tentara Turki dalam perang ini. Pada perang ini Belanda mengalami kerugian besar, yaitu dengan tewasnya Jenderal Kohler Belanda kemudian dapat diusir hingga ke ujung pantai timur Sumatera.

Perang Periode II (1878-1883)

Pada periode kedua kerajaan Aceh mulai sedikit agak terdesak dengan kekuatan pasukan Belanda yang datang jauh lebih banyak, yaitu sebanyak 13.000 orang dibawah pimpinan Jenderal Pel. Pada masa ini bantuan dari kerajaan Turki Ottoman sudah mulai berkurang karena kerajaan Turki sendiri pada periode ini disibukan dengan perang melawan Rusia (1877-1878) yaitu sedang memperebutkan terusan Suez,yang mana terusan suez adalah milik kerajaan Turki sedangkan Rusia membutuhkannya sebagai pelabuhan yang tidak beku pada musim dingin, maka disebut politik air hangat Rusia. Dalam perang ini kerajaan Aceh masih mampu menunjukan keunggulannya dalam perang bahkan menewaskan Jenderal Pel karena kerajaan Aceh menggunakan taktik gerilya dan masih bersatunya ulama dan bangsawan Aceh dalam menghadapi peperangan menghadapi pasukan Belanda.

Perang Periode III (1885-1903)

Pada ekspedisi perang yang ketiga ini pemerintah Hindia Belanda di Batavia tidak menginginkan adanya kegagalan lagi bagi operasi militer yang dilancarkan terhadap kerajaan Aceh. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda meminta bantuan seorang sejarawan bernama Snouck Hurgronje. Ia adalah seorang sejarawan asal Universitas Leiden Belanda dan seorang ahli bahasa-bahasa timur serta ahli hukum islam yang diminta oleh Gubernur Hindia-Belanda Van Lansberge untuk menjadi penasihat dalam urusan kerajaan Aceh. Alasan van Lansberge karena Snouck Hurgronje adalah seorang sejarawan yang sangat memahami seluk beluk agama islam sehingga dianggap mampu untuk menyelesaikan persoalan tentang Aceh.

Snouck Hurgronje setuju untuk ditempatkan di Aceh dan menangani persoalan kerajaan Aceh dengan syarat, bahwa dia minta didampingi oleh seorang pemimpin militer bernama Van Heutsz. Snouck berpendapat bahwa hanya Jenderal Van Heutsz-lah yang akan mendengar mengenai urusan Aceh dan nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh Snouck. Snouck juga berpendapat bahwa Jenderal Van Heutsz adalah seorang Jenderal yang tidak mudah menyerah dalam suatu peperangan atau operasi militer. Akhirnya pada Juli 1891 Snouck Hurgronje tiba di Aceh dan segera melakukan penelitian tentang watak asli masyarakat Aceh sementara Van Heutsz tiba di Aceh pada 1898 dengan jabatan sebagai gubernur Aceh.

Pada bulan Mei 1898 Snouck Hurgronje memberi laporan penting mengenai penduduk Aceh kepada Van Heutsz, antara lain :

  • Dalam perang Aceh, rakyat Aceh rata-rata didukung penuh oleh para ulama. Ulama menjadi penggerak semangat perjuangan rakyat Aceh.
  • Kaum bangsawan Aceh tidak semuanya bersikap menentang pemerintah Hindia Belanda karena sebagian lagi ada yang bersikap netral.
  • Perlu dibentuk sebuah pasukan khusus bagi pemerintah Hindia Belanda yang terdiri atas orang-orang Aceh dan para bangsawan Aceh yang tidak ikut menentang Belanda dengan tugas utama melakukan ekspedisi militer ke pedalaman Aceh.

Atas saran dari Snouck Hurgronje ini kemudian Van Heutsz membentuk pasukan khusus yang disebut marsose. Pasukan marsose adalah satuan pasukan khusus yang bertugas untuk menegakan hukum dan ketertiban di wilayah Aceh. Satuan ini seperti polisi tetapi karena keadaan perang maka statusnya ditingkatkan menjadi pasukan militer. Pembentukan marsose sendiri sudah dilakukan pada 2 April 1890 tetapi mulai diaktifkan secara penuh pada tahun 1898. Pasukan ini awalnya berjumlah 212 orang yang dipimpin oleh perwira Belanda berpangkat Kapten atau Mayor dengan rincian pasukan sebagian besar orang Aceh dan sebagian kecil orang Belanda. Dalam melaksanakan tugasnya di Aceh, pasukan ini selain dibekali dengan senjata dan peluru tajam juga mereka dibekali senjata tradisional Aceh yaitu Rencong serta mahir dalam menggunakan aneka macam persenjataan. Pasukan marsose juga merupakan pasukan yang sanggup bergerak cepat dalam segala medan, tidak tergantung pada angkutan militer dan logistik karena mereka telah dibekali kesanggupan tetap survive dalam kondisi paling ekstrem.

Operasi militer yang dilakukan marsose mulai menunjukan sukses besar pada Februari 1899, dimana pasukan ini berhasil menangkap dan menembak mati pejuang Aceh yaitu Teuku Umar.

Operasi militer kemudian dilanjutkan hingga ke daerah Pasai yang akhirnya pada Januari 1903 Sultan Daud menyerah kepada Belanda dan pada September 1903 Panglima Polem juga menyerah kepada Belanda. Keberhasilan operasi militer yang dilakukan oleh marsose juga tidak lepas dari peran Snouck Hurgronje yang berhasil memberi arahan yang tepat bagi pergerakan militer marsose dan yang paling penting Snouck mampu mempengaruhi beberapa bangsawan Aceh untuk memberi tahu lokasi di mana pemimpin atau tokoh-tokoh Aceh yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Setelah sultan Daud menyerah maka secara resmi perang Aceh berakhir dan Aceh berada dalam kekuasaan Hindia Belanda.

Dari sini kita dapat melihat bahwa Snouck Hurgronje sebagai seorang Sejarawan memberikan 2 analisis penting untuk pemerintah Hindia Belanda tentang kelemahan Aceh, yaitu:

  1. Snouck Hurgronje berhasil mempelajari struktur kerajaan Aceh dengan baik dimana terdapat ulama dan bangsawan yang saling memperebutkan pengaruh di kerajaan Aceh dan Snouck Hurgronje mengetahui perpecahan ini sehingga dia mempengaruhi beberapa bangsawan Aceh untuk memihak Belanda.
  2. Tentang penduduk Aceh yang diketahui Snouck Hurgronje bahwa tidak semua penduduk Aceh mendukung kerajaan dalam berperang dengan Belanda. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Snouck untuk mempengaruhi penduduk tersebut dan kemudian hasilnya membentuk pasukan marsose yang sebagian besar anggotanya merupakan orang Aceh asli. Snouck berkeyakinan bahwa kerajaan Aceh hanya mampu dikalahkan dari “dalam” yaitu pejuang Aceh dikalahkan oleh saudaranya sendiri yaitu orang Aceh yang memihak Belanda.

Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan

Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada 1 Juli 1950 sampai 3 Februari 1965 dilatar belakangi oleh munculnya rasionalis atau pengurangan tentara setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada 1950, Pemerintah dibawah Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution menginginkan sebuah organisasi tentara yang profesional dan efisien. Untuk itulah agar program tersebut terlaksana dengan baik maka para pejuang atau gerilyawan yang semasa revolusi kemerdekaan 1945-1949 yang ingin menjadi TNI harus dites kembali secara perorangan.

Salah satu kelompok yang terkena rasionalisasi adalah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Panglimanya dijabat oleh Kahar Muzakkar yang selama masa revolusi kemerdekaan berperang melawan Belanda serta menyandang pangkat Letnan Kolonel.

Kahar Muzakkar meminta kepada pemerintah pusat agar semua anggota KGSS dapat diterima menjadi anggota TNI, tetapi A.H. Nasution menolak hal tersebut karena menurut pendapatnya anggota KGSS hanya akan diterima secara perorangan dan harus melalui seleksi. Ditolaknya anggota KGSS menjadi pasukan TNI merupakan awal dari pertentangan antara pemerintah pusat dan Kahar Muzakar. Selanjutnya pada 1 Juli 1950 Kahar Muzakkar menghadap Kolonel Alex Kawilarang selaku Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur (TTIT) agar masalah ini dapat diselesaikan dan Kawilarang setuju untuk berbicara dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat pada 24 Maret 1951 kemudian membentuk Corps Tjadangan Nasional (CTN) agar untuk sementara waktu anggota KGSS dapat ditampung di sana hingga beberapa waktu kemudian akan diresmikan menjadi pasukan TNI.

Kolonel Alex Kawilarang selaku Panglima TTIT berencana meresmikan CTN menjadi pasukan TNI dengan nama Brigade Hasanudin pada 17 Agustus 1951. Kahar Muzakkar akan diangkat sebagai komandan dalam brigade tersebut. Tapi tersiar kabar bahwa yang akan menjabat sebagai Komandan Brigade Hasanudin adalah Letkol J.F. Warouw, putra asal Manado, Sulawesi utara, dan Kahar Muzakkar akan dijadikan sebagai Wakil Komandan.

Adanya kabar tersebut membuat Kahar Muzakkar marah, sehingga pada 16 Agustus 1951 Kahar Muzakkar serta pasukannya yang setia membakar semua truk milik TTIT dan Kahar kemudian merampas semua senjata yang ada untuk dibawa lari ke hutan. Melihat kejadian ini Kolonel Kawilarang marah dan segera melancarkan operasi militer untuk menangkap Kahar Muzakkar dan pasukannya.

Pada 17 Agustus 1951 dilancarkan operasi Merdeka untuk menangkap Kahar serta anak buahnya yang tersisa, tetapi hasilnya belum memuaskan. Masalah Kahar selanjutnya menjadi masalah yang harus diselesaikan Pangdam pengganti Kawilarang, mulai dari Gatot Subroto dengan operasi Halilintar, lalu dilanjutkan oleh Kolonel Joop Warouw dengan operasi musafir, yaitu melakukan usaha-usaha penyergapan terhadap kedudukan Kahar Muzakkar di pedalaman Sulawesi Selatan. Semua operasi militer yang dilakukan tersebut belum menunjukan hasil yang memuaskan.

Saat Brigjen M. Jusuf menjabat sebagai Panglima Tentara (menjabat sejak 6 November 1959 sampai 26 Desember 1965), usaha penumpasan dan penangkapan terhadap Kahar Muzakkar mulai menunjukan hasil.

Pada masa M. Jusuf menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, ada hal yang menggembirakan yaitu pada 4 Juli 1962 pemimpin utama DI/TII di Jawa Barat yaitu Kartosuwiryo, dapat ditangkap di gunung Geber Majalaya oleh Yon 328 Kujang Siliwangi dibawah pimpinan Letnan Dua Suhanda. Atas dasar itulah Brigjen M. Jusuf meminta bantuan pasukan kepada Panglima Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie agar dikirim pasukan Siliwangi ke Makassar guna menumpas gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar.

Pada saat Ibrahim Adjie sedang mempersiapkan pasukan yang akan diberangkatkan ke Makassar, Ibrahim Adjie mendapat saran dan masukan penting dari Sejarawan bernama Drs. R. Mohammad Ali yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Arsip Nasional Republik Indonesia. Saran dan masukan penting dari Mohammad Ali berkisar tentang perlunya memilih pasukan dilihat dari latar belakang, budaya, agama bahkan kesehariannya. Hal ini akan menunjang keberhasilan pasukan di medan operasi karena pasukan yang bertugas tersebut memiliki kesamaan dengan penduduk setempat. Serta perlunya pasukan diberi perbekalan tentang kondisi karakteristik penduduk agar pasukan tersebut nantinya mudah beradaptasi dengan penduduk setempat.

Saran dan rekomendasi penting dari Mohammad Ali untuk pasukan Siliwangi adalah :

  • Pasukan Siliwangi yang dipilih adalah pasukan yang sebelumnya telah berpengalaman dalam memerangi dan menumpas DI/TII di Jawa Barat.
  • Pasukan Siliwangi yang dipilih sebaiknya pasukan yang beragama Islam taat sehingga memiliki pandangan religius yang sama dengan masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini nantinya akan memberikan kepercayaan kepada penduduk setempat sehingga mudah dalam memberikan bantuan pada pasukan di daerah operasi.
  • Pasukan Siliwangi yang dipilih adalah pasukan Siliwangi yang telah terlatih dalam perang hutan.

Maka Ibrahim Adjie kemudian menyiapkan pasukan yang dipimpin langsung oleh Kolonel Infanteri Solihin Gautama Putera, yang pada waktu itu menjabat sebagai Asisten operasi dan intelijen Kodam Siliwangi. Pasukan yang diberangkatkan adalah dari Brigif 13 Galuh Divisi Siliwangi dengan perincian yaitu :

  • Yon 303
  • Yon 323
  • Yon 321

Pasukan ini berangkat pada 28 Oktober 1963 dan mendarat di pare-Pare langsung mengikuti arahan Brigjen M. Yusuf. Kemudian pasukan ini langsung menyisir pegunungan di Latimojong untuk melacak keberadaan Kahar Muzakkar. Untuk memaksimalkan operasi militer memburu Kahar Muzakkar, maka pada 26 Februari 1964 telah diberangkatkan pula satu Batalyon pasukan Siliwangi yaitu Yon 330 Kujang Siliwangi dibawah pimpinan Mayor Yogie S. Memet. Pasukan ini adalah elite lintas udara, memiliki kemampuan komando serta terlatih dalam perang hutan. Operasi kilat kemudian dilanjutkan untuk memburu Kahar Muzakkar dan diteruskan sampai ke daerah Sulawesi Tenggara. Operasi baru menunjukan hasil pada 3 Februari 1965 yang mana anggota Yon 330 Kujang Siliwangi yaitu Kopral Sadeli berhasil menembak mati Kahar Muzakkar di dekat sungai Lasolo. Setelah itu keamanan di Sulawesi Selatan dapat dipulihkan seperti semula.

Jika kita perhatikan, maka keberhasilan pasukan Siliwangi menumpas gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan salah satunya adalah analisis penting yang diberikan oleh Sejarawan Mohammad Ali, tentang persamaan agama antara pasukan Siliwangi dan masyarakat Sulawesi Selatan yaitu agama Islam. Sudah berulang kali pemerintah mengirim pasukan baik itu Brawijaya maupun Divisi Diponegoro tetapi kebanyakan anggota dari pasukan tersebut adalah berasal dari Jawa abangan sehingga mereka kurang disenangi masyarakat Sulawesi Selatan. Akibatnya pasukan tersebut menjadi kesulitan pada saat berada di daerah operasi.

Hal ini berbeda dengan Pasukan Siliwangi yang rata-rata beragama “Islam taat”. Maka kedatangan Pasukan Siliwangi ke Sulawesi Selatan terutama ke daerah operasi justeru disambut dengan baik oleh masyarakat setempat. Akibatnya Pasukan Siliwangi dengan mudah melaksanakan operasi militer memburu Kahar Muzakkar serta pengikutnya bahkan rakyat juga tidak segan untuk menunjukan apabila ada tempat-tempat yang dicurigai digunakan sebagai tempat persembunyian Kahar Muzakkar. Operasi militer pun membuahkan hasil yaitu tertembaknya Kahar Muzakkar.

Berhasilnya operasi militer tersebut adalah karena bantuan seorang Sejarawan R. Mohammad Ali yang sangat ahli dalam bidang sejarah dan secara tidak langsung ilmu sejarah sangat berperan dalam menentukan keberhasilan suatu pasukan melaksanakan operasi militer.

Rekomendasi Untuk Pemerintah Indonesia

2 Contoh di atas adalah fakta yang membuktikan bahwa ilmu sejarah pada dasarnya sangat berguna dalam mendukung suatu operasi militer yang dilaksanakan oleh pasukan militer. Kedepannya alangkah lebih baik jika dalam merumuskan kebijakan pertahanan, Ilmu Sejarah perlu dimasukan terutama dalam menyusun operasi-operasi militer bagi TNI-AD karena TNI-AD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Begitu juga dengan lembaga Pusat Sejarah TNI yang berada langsung dibawah Mabes TNI. Lembaga itu perlu diperkuat lagi bahkan jika perlu harap diisi oleh tenaga-tenaga profesional sehingga Pusat Sejarah TNI bukan hanya lembaga yang mengurus museum atau menyimpan dokumen dan arsip TNI, tetapi Pusat Sejarah TNI juga dapat menjadi lembaga yang mengkaji perubahan dan ancaman pertahanan baik di masa lalu maupun di masa depan. Intinya, Pusat Sejarah TNI mampu menjadi pusat kajian strategis bagi TNI, sehingga dalam setiap operasi militer yang akan dilakukan TNI, Pusat Sejarah TNI memegang peranan penting sebagai tempat pembekalan dan pengkajian bagi pasukan yang akan berangkat ke medan operasi.

Khusus untuk kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu agar menyusun kurikulum atau paling tidak metode baru dalam pengajaran ilmu sejarah bahwa ilmu sejarah bukan lagi dianggap sebagai ilmu “hafalan” semata, tetapi ilmu yang mampu memberikan solusi dan pemecahan masalah di masa kini.

 

Daftar Referensi

Dinas Sejarah Kodam VI Siliwangi. 1979.

Siliwangi Dari Masa Ke Masa. Bandung : Angkasa

Harvey, Silars Barbara. 1989.

Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Israr, Hikmat. 2010.

Kolonel A.E. Kawilarang Panglima Pejuang dan Perintis Kopassus.

Jakarta : Asmi Publishing

Kuntowijoyo. 1995.

Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta : Bentang Pustaka

Matanasi, Petrik. 2011.

Sejarah Tentara Munculnya bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia-Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta : Narasi

Mohammad Ali. 2005.

Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yogyakarta : LKIS

Reid, Anthony. 2007.

Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke- 19. Jakarta : Yayasan obor Indonesia

Reiza D. Dienaputera. 2007.

Sejarah Lisan Konsep dan Metode. Bandung : Minor Books

Foto koleksi: R@photo.doc

Rendy Suhardiman, Peneliti Ahli Pertama Pada Lembaga Riset Pertahanan Negara dan Strategi Analis utama dalam bidang Sejarah dan militer serta Pertahanan.

*) Operasi militer yang dimaksud adalah operasi militer yang dijalankan oleh Pasukan Darat sebab mereka langsung berhubungan dengan masyarakat sementara operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Udara dan Angkatan laut itu lebih kepada masalah taktis serta teknis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here